Politikus Gerindra Ini Sebut Aturan JHT Bisa Memperparah Tingkat Kemiskinan

Kedua, jika dana JHT itu ditahan, maka pekerja terkena PHK yang membutuhkan dana tersebut akan menjadi beban pemerintah daerah.

"Kondisi itu akan menambah potensi kemiskinan di Jateng," ucapnya.

Yudi menyebut data BPS Jateng mencatat masih ada 3,93 juta orang miskin di provinsi itu per September 2021, atau terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin Jateng sebesar 0,06 persen dalam tiga tahun.

Dengan persentase itu, katanya, maka angka kemiskinan di Jateng berpotensi bertambah. Kondisi itu bakal berimbas terhadap APBD, terutama alokasi anggaran pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Polisi Ungkap Fakta Hasil Visum Jasad H yang Tewas di Sel Polsek, Ternyata

Berikutnya, Yudi menolak aturan itu karena dana JHT merupakan hak pekerja. Oleh karena iti, sudah semestinya aturan dibuat dengan mendengarkan masukan dari buruh.

"Ini uangnya pekerja, jangan ditahan. Kalau buat kebijakan hendaknya melibatkan pekerja agar lebih komprehensif," ucap Yudi Indras. (ant/fat/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?