JPNN.com 
Politikus Gerindra Ini Sebut Aturan JHT Bisa Memperparah Tingkat Kemiskinan
Kedua, jika dana JHT itu ditahan, maka pekerja terkena PHK yang membutuhkan dana tersebut akan menjadi beban pemerintah daerah.
"Kondisi itu akan menambah potensi kemiskinan di Jateng," ucapnya.
Yudi menyebut data BPS Jateng mencatat masih ada 3,93 juta orang miskin di provinsi itu per September 2021, atau terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin Jateng sebesar 0,06 persen dalam tiga tahun.
Dengan persentase itu, katanya, maka angka kemiskinan di Jateng berpotensi bertambah. Kondisi itu bakal berimbas terhadap APBD, terutama alokasi anggaran pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Polisi Ungkap Fakta Hasil Visum Jasad H yang Tewas di Sel Polsek, Ternyata
Berikutnya, Yudi menolak aturan itu karena dana JHT merupakan hak pekerja. Oleh karena iti, sudah semestinya aturan dibuat dengan mendengarkan masukan dari buruh.
"Ini uangnya pekerja, jangan ditahan. Kalau buat kebijakan hendaknya melibatkan pekerja agar lebih komprehensif," ucap Yudi Indras. (ant/fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Politikus Gerindra Yudi Indras Wiendarto menyebut aturan batu pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT bisa memperparah kondisi kemiskinan di Jateng.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Azka Aufary Ramli Ajak Pengusaha dan Pekerja Berkolaborasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan
- Legislator Tak Setuju Satgas PHK Prabowo Mengambil Alih Tugas Kemenaker
- Rayakan 124 Tahun Pegadaian, SP Pegadaian Ikuti Arahan Presiden Prabowo
- Bikin Gebrakan Berani Pro-Buruh, Khofifah Memperkuat Ekonomi Rakyat Jatim
- Di Hadapan Ribuan Buruh, Prabowo Janji Bentuk Satgas PHK
- Polisi Amankan Provokator dalam Aksi Hari Buruh, Apa Motifnya?
