JPNN.com

Polri dan Kejagung Ogah Serahkan Salinan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke KPK, Kenapa?

Kamis, 12 November 2020 – 21:02 WIB
Polri dan Kejagung Ogah Serahkan Salinan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke KPK, Kenapa? - JPNN.com
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sejauh ini belum menerima salinan berkas perkara Djoko Tjandra dari Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). KPK sendiri sudah mengirimkan surat permintaan ke dua lembaga penegak hukum itu sebanyak dua kali.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan pihaknya sudah meminta salinan berkas dan dokumen perkara skandal Djoko Soegiarto Tjandra ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Tim supervisi telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen-dokumen dari perkara tersebut, baik dari Bareskrim maupun Kejagung. Tetapi hingga saat ini belum kami peroleh," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Kamis (12/11).

Nawawi mengatakan, permintaan salinan dokumen perkara diperlukan untuk menguatkan proses pendalaman dalam kasus ini. KPK, lanjut Nawawi, juga sudah mendapat temuan lain dari kasus Djoko Tjandra dari masyarakat.

Menurut Nawawi, dokumen dari masyarakat, dalam hal ini Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan digabungkan dengan dokumen yang ada di Bareskrim Polri dan Kejagung.

"Kami akan menggelar hasil telaah dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat dalam waktu dekat," kata Nawawi.

Nawawi mengharapkan, Bareskrim Polri dan Kejagung segera memberikan salinan dokumen perkara tersebut. Nawawi memastikan, sesuai dengan undang-undang dan diperkuat dengan Pepres 102 tentang Pelaksaan Supervisi, KPK memiliki kewenangan mengambil kasus korupsi yang ditangani Polri dan Kejagung.

"Bukan KPK yang minta dihargai, tetapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-undang. Aturan hukum itulah yang hrus dihargai semua pihak," kata Nawawi.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...