PPh Migas Tunggal Rp3,85 Triliun
Senin, 15 Agustus 2011 – 09:59 WIB
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyebutkan bahwa ada 14 perusahaan migas yang menunggak pajak sebesar Rp 1,6 triliun berdasar perhitungan BPKP. Menkeu Agus Martowardojo mengatakan, tunggakan tersebut terjadi karena ada selisih antara perhitungan KKKS dan pemerintah soal tax treaty.
Baca Juga:
Menkeu mengatakan, PPh migas harus dikeluarkan dari perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Pemerintah tidak ingin kontraktor migas melakukan treaty shopping atau menumpang manfaat keringanan perpajakan tax treaty melalui rekayasa.
Sebelumnya, Kepala BP Migas R. Priyono mengatakan, untuk perhitungan pajak, perusahaan migas biasanya menggunakan tarif branch profit tax (PBDR) yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili KKKS. ”Nah, soal tarif tersebut, ada yang lebih rendah daripada pajak kita yang sebesar 20 persen,” ujarnya.
Priyono menyebutkan, negara dengan perhitungan tax treaty lebih rendah daripada tarif pajak Indonesia adalah Inggris (10 persen) dan Malaysia (12,5 persen). ”Tapi, untuk Amerika (Serikat), itu sudah sama dengan kita, 20 persen,” katanya.
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, pelaksanaan monitoring serta penagihan pajak penghasilan minyak dan gas (PPh migas) belum
BERITA TERKAIT
- PT Pegadaian Ajak Masyarakat Bantar Gebang Tukar Sampah jadi Cuan
- Berdayakan Mustahik, BAZNAS Resmikan Balai Ternak di Subang
- Komut & Dirut Pertamina Turun Lapangan Pastikan Pasokan Energi Selama Libur Iduladha Aman
- Laba Melonjak 68 Persen, LTLS Tambah Modal lewat Obligasi Berkelanjutan
- BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Luwu Utara dan Tanah Laut
- The Global 2000 Dirilis, Forbes Kembali Nobatkan BRI jadi Perusahaan Terbesar di Indonesia