Prabowo Ancam Tempuh Jalur Hukum
Soal Dualisme Kepemimpinan HKTI Pasca Munas di Bali
Kamis, 21 Oktober 2010 – 22:15 WIB

Prabowo Ancam Tempuh Jalur Hukum
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada kelompok-kelompok yang menggunakan nama HKTI pasca Musyarawah Nasional VII DPN di Bali. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengancam akan memperkarakan jika peringatan itu tidak diindahkan. Jafar Hafsah yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR menegaskan HKTI yang sah adalah hasil Munas VII dibawah kepemimpinan Prabowo. Kata dia, jika ada HKTI yang lain berarti itu hanya pengakuan. Sebagai Ketua BPO HKTI, Jafar mengatakan saat ini HKTI tengah melakukan konsolidasi pengurus mulai dari DPN, DPD dan DPC. Meskipun begitu, pihaknya tidak melupakan kegiatan pengkaderan dan pelatihan-pelatihan kepada petani seperti yang dilakukan di Pusdiklat Pertanian Cariu berlangsung 19-22 Oktober 2010.
"Sebagaimana diketahui ada kelompok yang mengaku HKTI. Kita harus beri peringatan. Kalau mau berkiprah membela petani jangan gunakan nama HKTI karena dari segi hukum keliru," kata Prabowo di sela-sela acara pelantikan Jafar Hafsah selaku Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI di Gedung Manggala Wanabakti di Senayan, Jakarta, Kamis (21/10).
Baca Juga:
Tapi sebelum menempuh jalur hukum, kata Prabowo, pihaknya akan mengundang kelompok yang mengatasnamakan HKTI untuk duduk bersama. Bahkan ia bersedia mengajaknya bergabung. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan maka pihaknya akan menempuh jalur hukum. "Bila perlu kita akan selesaikan lewat jalur hukum agar tidak ada kesimpangsiuran di masyarakat. " katanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada kelompok-kelompok
BERITA TERKAIT
- Kecam Aksi Pedemo Sandera Polisi Saat May Day, IPW: Seharusnya Diusir bukan Disandera
- Letjen Kunto Batal Dimutasi, Legislator: TNI Mudah Digoyah Urusan Politik
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram