Presiden Jokowi Memasuki Fase Terberat, Pak Jamal Mengajukan 6 Permintaan, Lihat yang Ke-2

Presiden Jokowi Memasuki Fase Terberat, Pak Jamal Mengajukan 6 Permintaan, Lihat yang Ke-2
Presiden Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) menilai pemerintahan Presiden Jokowi saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat.

Koordinator Fostrab Jamaluddin Malik mengingatkan Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah strategis dan taktis serta ketegasan obyektif dalam menghadapi situasi nasional dan internasional.

"Sejak dilantik sebagai Presiden RI untuk periode keduanya pada Oktober 2019, bisa dikatakan Presiden Jokowi memasuki fase terberatnya," kata Jamaluddin Malik, dalam pernyataannya, di Jakarta, Selasa (17/110.

Jamal mengatakan, pandemi COVID-19 juga mengkhawatirkan dari aspek kesehatan serta ekonomi karena mengancam Indonesia masuk ke jurang resesi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah mendekati minus 3,5 persen pada kuartal III.

Namun, katanya, masyarakat acapkali menyaksikan visi misi Presiden terkadang tidak diimplementasikan secara maksimal oleh para pembantunya, terutama para menteri yang minim "sense of social and politics"-nya.

Menurutnya, selama masa pandemi, ara pembantu presiden seakan lambat dan lemah dalam mengonsolidasikan satuan kerjanya masing-masing, padahal yang dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi adalah rasa aman, nyaman dan ketenangan sehingga melahirkan sikap optimisme.

Ia mencontohkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang bertujuan menggerakkan perekonomian, tetapi akibat minimnya sosialisasi membuat kebijakan tersebut ditentang banyak pihak, apalagi ditambah adanya kesalahan ketik pada draft akhir UU Cipta Kerja dan "surat perintah" kepada elemen mahasiswa untuk menyudahi aksi-aksinya.

Disadari atau tidak, katanya, hal tersebut justru berpengaruh negatif kepada Presiden Jokowi sehingga banyak wacana yang muncul di masyarakat bahwa negara dikelola dengan tidak profesional, dan sebagainya.

Fostrab meminta Presiden Jokowi segera melakukan pergantian menteri alias reshuffle kabinet.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News