Puan Ingatkan Politisasi Laporan ke BK DPR

BK, lanjut Puan, harus tetap mengedepankan etika budaya ketimuran. Selain, tentu saja, juga tetap mengedepankan fakta hukum.

"Ingat, bahwa laporan terkait itu imbasnya bukan hanya pada anggota bersangkutan, tapi juga pada keluarga, istri, dan anak," imbuh ketua DPP PDIP bidang politik dan hubungan antarlembaga tersebut.

  

Meski demikian, tandas Puan, bukan berarti pula BK harus menjadi lembaga yang tidak punya taji. BK harus tetap tegas memproses semua laporan yang masuk tanpa melihat fraksi asal anggota bersangkutan. ?Ya, tentu tanpa melepas ketegasan, namanya saja sudah badan kehormatan DPR, ada yang harus diawasi dan dijaga,? katanya.

Pada kesempatan tersebut, Puan juga mengungkapkan akan kembali mengaktifkan keanggotaan fraksinya di BK. Terakhir, Fraksi PDIP menarik anggotanya dari BK karena kecewa dengan ketidakkonsistenan fraksi-fraksi lain terkait kesepakatan perombakan keanggotaan di BK. "Selambat-lambatnya awal Juni 2011 mendatang," ungkap Puan.  

Otomatis, saat itu, FPDIP juga akan mengaktifkan Ketua BK yang menjadi jatah fraksi terbesar ketiga di DPR tersebut. M. Prakosa akan ditugaskan kembali memimpin BK menggantikan posisi yang sebelumnya diisi Gayus Lumbuun tersebut. "Semua sudah kami konsultasikan pada pimpinan DPR," pungkasnya. (dyn)