Ralat Peringatan, BMKG Dikecam

Ralat Peringatan, BMKG Dikecam
Ralat Peringatan, BMKG Dikecam
Dikatakan politikus Golkar itu, jika memang alat deteksi tsunami di Mentawai itu rusak, seharusnya BMKG membeli dan menggantinya dengan alat yang baru. “Bukan menyampaikan rusaknya alat tersebut, setelah tsunaminya datang. Itu namanya mencari-cari alasan untuk mencari "kambing hitam".”

Melihat besarnya anggaran APBN saat ini yang mencapai Rp1.200 triliun itu, lanjutnya, tidak ada alasan bagi BMKG untuk tidak mengganti peralatan yang cukup vital itu. "Tidak ada alasan bagi BMKG untuk menjadikan dana sebagai faktor penghambat pengadaan alat pendeteksi tsunami yang baru itu,” ujarnya.

Senin (25/10), Kabupaten Kepulauan Mentawai diguncang gempa yang berpusat di 3,61 LS - 99,93 BT berkedalaman 10 kilometer. Gempa berlokasi di 78 kilometer barat daya Pagai Selatan, Mentawai. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerapkan status tanggap darurat di wilayah tersebut.

Jumlah korban tewas akibat gempa 7,2 skala Richter disusul tsunami yang melanda kabupaten kepulauan di pantai barat Sumbar hingga kini tercatat setidaknya  sudah 112 orang, sedang jumlah warga yang dilaporkan hilang mencapai 502 orang. Upaya pengiriman bantuan ke lokasi bencana masih terkendala cuaca buruk di perairan Mentawai. Kendati demikian telah berangkat satu kapal membawa bantuan dan relawan serta tim medis. (fas/jpnn)

JAKARTA - DPR RI mengecam keputusan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencabut peringatan tsunami di Mentawai, sesaat sebelum tsunami


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News