Rapat dengan KPK, Kemenpora RI Sampaikan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Anggaran
Sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keolahragaan belum dikembangkan secara intensif, berjenjang, dan berkelanjutan dari tingkat daerah, nasional dan internasional.
Prasarana dan sarana olahraga prestasi masih terbatas. Sport industry belum dioptimalkan untuk mendukung prestasi olahraga nasional.
"Hal ini sedang kami lakukan penataan," tegasnya.
Selain program prioritas, Chandra juga memaparkan sejumlah terobosan dalam tata kelola di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di antaranya mekanisme pengawasan anggaran fasilitasi untuk cabor dengan aplikasi digital serta pengembangan e-proposal dan database atlet.
Kasatgas IV KPK Kunto A meminta kepada Kemenpora RI agar transparansi memublikasikan kepada masyarakat melalui media.
Misalnya, bisa dibuat dalam satu website khusus yang bisa dimulai dari atlet, database atlet, pengajuan proposal, sampai penggunaan anggaran.
"Dengan demikian masyarakat bisa tahu sekaligus mengontrol pengunaan anggaran cabor yang memperoleh bantuan dari Kemenpora RI, " jelasnya. (rls/jpnn)
Kemenpora RI terus menjalin kerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Kemenpora juga terus melakukan terobosan terkait mekanisme pengawasan anggaran.
Redaktur & Reporter : Boy
- Live Streaming Perempat Final Uber Cup 2024 Indonesia Vs Thailand, Cek Susunan Pemain
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut
- Nurul Ghufron Mangkir, Dewas KPK Tunda Persidangan Etik
- KPK: Jika Tidak Ada Iktikad Baik, Bupati Mimika Akan Kami Jemput Paksa