Reaksi PKB Soal Program Seleksi Sejuta Guru Honorer Jadi PPPK, Tegas!

Menurut Huda, Pemerintah harus punya solusi baik terkait persoalan keterbatasan anggaran, kendala regulasi, hingga perbaikan komunikasi dengan stake holder.

“Kasus tidak terpenuhinya formasi seleksi sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021 merupakan cerminan jika langkah pemerintah memang masih parsial. Hingga kemarin guru honorer yang dipastikan mengikuti seleksi menjadi PPK hanya berjumlah 513.000,” ujarnya.

Huda mendesak agar pemerintah tetap menuntaskan seleksi sejuta guru honorer sebagai PPPK tahun ini juga. Jika saat ini formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah baru sekitar 513.00, maka sisanya harus dituntaskan pada seleksi berikutnya.

“Kami meminta kepada para asosisi guru honorer untuk menerima konsep PPPK meskipun ini langkah jangka pendek. Kami juga telah mendorong mendikbud untuk melakukan afirmasi agar ada perlakuan khusus bagi guru-guru honorer dengan kualifikasi khusus,” katanya.

Huda menegaskan persoalan pengelolaan Pendidikan di Indonesia termasuk guru honorer akan terurai jika ada komitmen kuat dari pemerintah untuk meletakkan persoalan ini di tempat seharusnya.

Menurutnya isu Pendidikan saat ini masih kalah dengan isu ekonomi maupun isu politik. Akibatnya Pendidikan hanya bergerak di ruang sunyi yang muncul ke permukaan saat ada kasus-kasus tertentu saja.

“Butuh kebijakan luar biasa untuk mengangkat guru honorer. Jika perlu atau dibutuhkan untuk merevisi regulasi, maka sebaiknya hal itu tak ragu dilakukan. Jika di bidang ekonomi ada omnibus law, maka tidak ada salahnya konsep omnibus law juga dibutuhkan untuk memperbaiki dunia Pendidikan termasuk dalam konsepsi anggaran,” katanya.(fri/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: