Riau Raih Opini WTP APBD 2010

Selain itu, sejak akhir 2010, dilakukan kampanye dengan memasang pin sebagai target  batas wakty penyelesaian pengelolaan aset. “Seluruh upaya itu berbuah, dan pencatatan aset-aset bisa dilakukan dengan baik,” kata Rusli.

 

Dia mengatakan opini WTP bukan tujuan utama. Sebab yang lebih penting adalah bagaimana mengimplementasikan, menganggarkan, mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan. Menurut Rusli, tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, tepat dan mudah. “Saya tekankan ini harus menjadi perhatian aparat pemerintahan Provinsi Riau,” katanya.

 

Rizal Djalil saat penyerahan LHP itu  mengatakan seluruh daerah bisa belajar ke Provinsi Riau bagaimana mengelola aset yang begitu besar,  dan melaksanakan program ekonomi kerakyatan. Dengan anggaran senilai Rp 4,2 triliun dengan  surplus Rp 400 miliar merupakan prestasi yang sangat membanggakan. “Tata kelola pemerintah yang baik bisa dicapai Pemerintah Provinsi Riau beriringan dengan memacu pertumbuhan ekonomi,” katanya.

 

Rusli menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus melaksanakan good corporate governance pada tahun-tahun mendatang. Seluruh aparat pemerintahan harus menjadi aparat yang open minded dan terus-menerus belajar. “Peningkatan kapasitas dan kapabilitas akan terus kami dukung,” ujarnya.