RPP Penyadapan Bakal Lindungi Koruptor

Sementara itu, Iskandar menilai RPP Tata Cara Intersepsi itu akan mempersempit kewenangan KPK. Alasannya, karena untuk melakukan penyadapan KPK harus meminta izin dari pengadilan. “Kalau ada pejabat yang mengatakan RPP ini tidak mempersempit kewenangan KPK, pejabat itu sedang melakukan kebohongan publik. Faktanya RPP membatasi ruang KPK dalam melakukan penyadapan yang hanya bisa dilakukan pada  saat proses penyidikan saja,” tegas Iskandar.

Iskandar mengatakan kalaupun intersepsi ingin diatur itu harus lewat Undang-undang bukan peraturan pemerintah. Alasannya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 soal permohonan Uji Materiil UU KPK. “Pemerintah tidak boleh membuat suatu regulasi yang bertentangan dengan putusan MK sebagai salah satu lembaga Kekusaaan Kehakiman,” katanya.

Karena itu, Iskandar berharap agar kontroversi RPP Penyadapan ini, Mahkamah Agung (MA) juga perlu bersuara dan menyatakan pendapatnya. MA kata dia tidak seharusnya berdiam diri tetapi harus me-warning pemerintah. “ MA tidak hanya mengadili perkara tetapi saatnya mengeluarkan pendapat sebelum RPP yang meresahkan ini disahkan,” pintanya.

Dalam pengusulan RPP Intersepsi ini, Agus Sudibyo mengatakan pemerintah seharusnya melihat skala prioritas. “Melindungi privasi itu penting, namun lebih penting adalah upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.