Rumahnya Dibeli Pemda, Warga Palu Ini Malah Dituduh Korupsi

Rumahnya Dibeli Pemda, Warga Palu Ini Malah Dituduh Korupsi
BPN mengimbau agar masyarakat waspada dengan modus yang dilakukan oleh mafia tanah. Ilustrasi sertifikat tanah: Radar Semarang

jpnn.com, PALU - Majelis hakim Pengadilan Negeri Palu mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi pembebasan lahan dan rumah di Jalan Anoa, Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk pembangunan Jembatan V atau Jembatan Lalove tahun 2018.

Dalam dakwaannya, JPU dari Kejaksaan Negeri Palu menyebutkan, kasus korupsi tersebut membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,4 miliar.

Ada tiga orang terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yakni DG, selaku mantan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, FD, mantan staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, serta NN selaku pemilik lahan, seorang anggota kepolisian.

Kuasa hukum NN, Muara Karta menilai dakwaan JPU soal tindak pidana korupsi yang diduga kliennya tidak jelas.

"Lahan itu kan bersertifikat atas nama NN," kata Muara Karta dalam keterangannya, Rabu (28/7).

Kemudian terkait pengenaan Pasal 3 UU Tipikor soal gratifikasi juga tidak dijelaskan kepada siapa dan berapa besar gratifikasinya.

Karta yang juga Ketua Lembaga Hukum Iluni Universitas Indonesia ini mengaku akan membawa masalah ini ke Kapolri, Kapolda Sulawesi Tengah dan Kejagung.

"Karena ada indikasi kriminalisasi. Pelanggaran penegakkan hukum tak boleh dibiarkan," kata Karta.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Palu mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi pembebasan lahan dan rumah di Jalan Anoa, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News