Saatnya Drydocks Hapuskan Diskriminasi !
Sabtu, 24 April 2010 – 04:23 WIB
BATAM - Atas nama investasi, kadang membuat pemerintah tak berdaya menghadapi perilaku investor. Sekalipun itu harus mengorbankan anak bangsanya sendiri. Jika pemerintahnya tak berdaya, lalu apa lagi yang bisa diperbuat rakyatnya ? Kericuhan di PT Drydocks World Graha, Tanjunguncang, Kamis (22/4) lalu, membuka tabir betapa buruknya komunikasi antara pekerja lokal dengan tenaga asing berdarah India di perusahaan galangan kapal tersebut. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya organisasi yang menjembatani setiap persoalan yang dihadapi pekerja. :TERKAIT Kericuhan pekerja lokal dengan tenaga asing berdarah India di PT Drydocks, cuma satu dari sekian banyak konflik ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Menurut Zulkifli, ada kesenjangan antara pekerja lokal dengan pekerja asing berdarah India yang sebagian besar didatangkan dari Singapura itu.
"Drydocks tak punya serikat pekerja. Jadi kalau muncul masalah, ya diselesaikan begitu saja," kata Zulkifli, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) Subkontraktor PT Drydocks World Graha kepada Batam Pos di Sekretariat SPSI di Batam Centre, Jumat (23/4).
Zulkifli mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mendorong terbentuknya SPSI di perusahaan tersebut, baik terang-terangan maupun diam-diam. Namun upaya itu selalu mendapat sandungan. "Begitu ketahuan ada yang mendirikan serikat pekerja, manajemen langsung tak memperpanjang kontrak kerja ketua dan pengurusnya," ungkap Zulkifli.
Baca Juga:
BATAM - Atas nama investasi, kadang membuat pemerintah tak berdaya menghadapi perilaku investor. Sekalipun itu harus mengorbankan
BERITA TERKAIT
- Begini Kronologi Kecelakaan Ambulans dan Truk Gandeng di Tol Batang-Semarang
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan