Saipul Jamil Akhirnya Dijerat KPK Juga

jpnn.com - JAKARTA - Pedangdut Saipul Jamil kembali tersangkut kasus hukum. Bukan soal pencabulan terhadap bocah di bawah umur, tapi karena penyuapan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan suami Dewi Perssik itu sebagai tersangka pemberi suap ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi. Suap itu juga berkaitan dengan perkara pencabulan yang mengantar Saipul sebagai terdakwa yang diadili di PN Jakut.
"Dalam pengembangan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji dalam pengurusan perkara di PN Jakut, KPK menetapkan tersangka baru yakni SJM," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Rabu (21/12).
Febri menjelaskan, Saipul melalui kakaknya yang bernama Samsul Hidayatullah serta pengacaranya, Berthanalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji diduga memberi hadiah kepada Rohadi. Pemberian dimaksudkan untuk memengaruhi putusan terkait tindak pidana asusila yang dilakukan Saipul terhadap bocah laki-laki di bawah umur.
Karenanya KPK menjerat Saipul dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat satu kesatu KUHPidana. Kasusnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sunter, Jakut pada Juni 2016.
Saat itu KPK menetapkan Rohadi, Kasman, Samsul dan Bertha sebagai tersangka. "SJM tersangka kelima dalam kasus ini," sebut Febri.(boy/jpnn)
JAKARTA - Pedangdut Saipul Jamil kembali tersangkut kasus hukum. Bukan soal pencabulan terhadap bocah di bawah umur, tapi karena penyuapan. Komisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usulan Kubu Tom Lembong, Hadirkan Moeldoko dan Eks Mendag di Persidangan!
- HNW Dukung Rencana Prabowo Ingin Biaya Haji Indonesia Lebih Murah Dari Malaysia
- KSST Klaim KPK Naikkan Status Hukum Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU
- Siswa SMA 5 Bandung Tewas Dalam Kecelakaan Beruntun, Polisi Periksa Pengemudi Nissan
- Prabowo-Bill Gates Akan Bertemu, Irwan Demokrat Singgung Efek Bola Salju Program MBG
- Sidang Perdana Gugatan PB PARFI Terhadap Kementerian Hukum Berjalan Lancar