Saksi Sebut Banyak Oknum TNI Lakukan Intimidasi

Selain Syarnubi, dalam sidang kali ini juga didengar keterangan sejumlah saksi lainnya. Termasuk saksi ahli Irman Putra Sidin. Dalam pemaparannya, pakar Hukum Tata Negara itu menekankan bahwa jangan sampai akibat permasalahan di internal tubuh parpol, justru merugikan hak-hak bakal calon yang ada.

“Kewenangan yang menentukan perselisihan kepengurusan ganda di parpol, ada pada mekanisme perselisihan parpol sebagaimana diatur dalam AD/ART. Oleh sebab itu dokumen yang pertama kali didaftarkan, itulah yang seharusnya diakui oleh KPUD, setelah tentunya diverifikasi. Kalau terjadi masalah di internal bahwa ditemukan adanya kepengurusan ganda, seharusnya tidak serta merta menular pada proses Pilkada,” katanya.(gir/jpnn)