Satpol

Oleh Dhimam Abror Djuraid

Satpol
Satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Beberapa kasus penertiban oleh satpol PP di beberapa daerah menimbulkan duka bagi pedagang kecil yang menjadi korban. Seorang ibu pedagang kaki lima yang peralatan dagangnya disita menjadi sangat sedih sampai akhirnya tergolek sakit tidak berdaya. Banyak pedagang yang menangis karena peralatannya disita dengan alasan penertiban.

Penerapan PPKM Darurat membuat ruang gerak rakyat semakin sempit. Pemberlakuan jam malam dan pelarangan penjualan makanan secara langsung membuat banyak pedagang kecil menjerit.

Pengamanan yang ketat ini menimbulkan beberapa insiden di beberapa tempat. Di Surabaya dan Pasuruan terjadi insiden kekerasan antara Satpol PP dengan warga. Di beberapa daerah mahasiswa berdemo menolak penerapan PPKM Darurat.

Luhut Pandjaitan sebagai komandan PPKM Darurat mengakui bahwa hasil kerjanya belum optimal. Evaluasi yang dilakukan lebih banyak berfokus pada angka-angka penularan dan kesembuhan. Evaluasi terhadap dampak sosial yang dirasakan rakyat, terutama pedagang kaki lima, tampaknya masih terabaikan.

Pemerintah terlihat maju mundur memutuskan perpanjangan PPKM Darurat. Di satu sisi penularan virus masih tetap tinggi, tetapi di sisi lain resistensi masyarakat semakin kuat terhadap pelaksanaan PPKM Darurat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK) Muhadjir Effendy menyebut kondisi sekarang sebagai darurat militer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan militer, bukan pendekatan sipil. Tertib yang diciptakan adalah tertib militer, bukan tertib sipil.

Meski secara formal kondisi darurat militer tidak dideklarasikan, yang terjadi sekarang adalah praktik darurat militer. Kondisi ini memengaruhi aparat dalam menjalankan tugasnya. Kasus di Gowa hanya satu saja dari insiden yang muncul karena aparat melakukan pendekatan darurat militer.

Birokrasi seharusnya menjadi mesin pelayan rakyat. Seperti yang diwasiatkan Pak Noer, birokrasi harus menjadi 'batur rakyat'. Kebijakan birokrasi harus ‘agawe wong cilik gemuyu’ membuat rakyat kecil tertawa, bukan malah membuat rakyat kecil menangis.(*)

Birokrasi seharusnya menjadi mesin pelayan rakyat. Kebijakan birokrasi harus membuat rakyat kecil tertawa, bukan malah membuat rakyat kecil menangis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News