Sekjen PDIP Sentil SBY yang Mempertanyakan Urgensi Penggantian Sistem Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyentil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertanyakan urgensi penggantian sistem pemilu di Indonesia.
Menurut Hasto, SBY lupa dengan tindakan sejumlah kader Partai Demokrat mengubah sistem pemilu beberapa bulan sebelum Pemilu 2009, padahal seharusnya tidak boleh ada perubahan.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengikuti Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) di acara Apel Siaga Partai di Alun-alun Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (19/2). Foto: DPP PDIP
"Bapak SBY lupa, bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," ujar Hasto Kristiyanto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (19/2).
Hasto mengungkapkan itu merespons pertanyaan wartawan atas pernyataan Presiden Keenam RI tersebut yang menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup di saat tahapan sudah berjalan.
Menurut Hasto, upaya yang dilakukan Demokrat tahun 2008 lalu merupakan strategi jangka pendek demi meraih kemenangan yang mencapai 300 persen.
"Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Bayangkan dengan PDI Perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," tutur mantan anggota DPR RI itu.
Dia juga menegaskan bahwa judicial review yang sekarang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan yang dilakukan kader Demokrat pada 2008.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyentil SBY yang tiba-tiba mempertanyakan urgensi penggantian sistem pemilu proporsional terbuka ke proporsional tertutup.
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- MK Melarang Institusi Menjadi Pelapor Kasus Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Pimpinan DPR
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang