Semua Daerah harus Terhubung LAPOR!-SP4N Tahun Ini
Masih minimnya daerah yang terhubung disebabkan menunggunya pelantikan pejabat baru berdasarkan SOTK yang baru.
Hal tersebut mengakibatkan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik di daerah yang bersangkutan tertunda.
Menurutnya, pelaksanaan Bimtek bertujuan agar pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan pelayanan publik bisa berjalan normal kembali, sehingga mencapai sasaran yang diharapkan.
Yaitu keterhubungan dan aktivasi serta user dan password bagi admin dan pejabat penghubung.
Diah memastikan identitas sistem pengelolaan pengaduan yang sudah terbangun di pemerintah daerah tidak akan hilang.
Dengan adanya aplikasi LAPOR!-SP4N, pemerintah daerah bisa terhubung dengan sistem tersebut yang dikelola Kementerian PANRB, dan tetap mengedepankan identitas serta sistem daerah itu sendiri.
Sesuai dengan road map, kementerian PANRB bisa memetakan sekaligus melihat bagaimana statistik kinerja bersama dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
“Kementerian PANRB membantu pimpinan daerah dalam rangka tindak lanjuti aspirasi dari masyarakat, di mana era open data tidak bisa kita cegah, masyarakat bisa sampaikan semua aspirasinya tentu dengan prosedur yang ada," tegasnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan pada tahun ini seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik
- Pemerintah Putuskan HAP Jagung Naik Menjadi Rp 5.000
- Aktivis 98 Sebut Presiden Jokowi Mengkhianati Cita-Cita yang Diperjuangkan Reformasi
- Enam Kapal Perang Disiapkan Untuk Operasi Trisila di Papua & Maluku
- Peringatan Hari Otda Nasional, Wali Kota Denpasar Terima 2 Penghargaan, Selamat!
- Aktivis 98 Sebut Selama Era Jokowi Praktik KKN Dipertontonkan Secara Vulgar
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih