Setuju Seluruh Honorer jadi PPPK Penuh Waktu, tetapi Pusing soal Uang

Salah satu upaya dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

"Pemerintah kabupaten dan DPRD susun surat usulan dan akan komunikasi langsung dengan Kementerian PAN-RB, agar THL tidak lulus PPPK 2024, juga bisa diangkat PPPK penuh waktu," katanya.

Namun, jika seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemkab PPU diangkat PPPK penuh waktu, pemerintah kabupaten sedikitnya harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp168 miliar untuk gaji PPPK.

Ketentuan besaran belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk diketahui APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun ini disepakati Rp2,5 triliun.

Saat ini tercatat baru 28 persen belanja pegawai yang terpakai dari batas maksimal 30 persen, akan tetapi hitungan tersebut belum termasuk tunjangan.

Dipastikan, jika seluruh honorer menjadi PPPK Penuh Waktu, maka akan menambah anggaran belanja pegawai.

Oleh karena itu pemerintah kabupaten dan DPRD terus berupaya mencari solusi alternatif terbaik permasalahan tenaga honorer tersebut. (antara/jpnn)