Setwapres Baru Tahap Serap Masukan Solusi Konflik Lahan
Rabu, 06 Juni 2012 – 07:58 WIB
Forum workshop juga menyoroti kinerja aparat keamanan. Keterlibatan kepolisian dalam konflik agraria saat ini justru dinilai banyak membuat keadaan semakin buruk. Menurut Harun, penangkapan, penahanan banyak dilakukan kepolisian jika petani dan masyarakat adat memperjuangkan hak atas tanahnya.
"Bahkan, dalam penanganan kerapkali kepolisian melakukan penembakan kepada petani," ujarnya, seraya menyebut kasus di Labuhan Batu yang dikabarkan ada tiga petani yang ditembak.
Iwan Nurdin, Deputi Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menjadi salah satu fasilitator dalam workshop tersebut menjelaskan, tujuan workshop tersebut untuk mendapatkan gambaran utuh tentang konflik agraria dan pilihan-pilihan penyelesaian yang mungkin dilakukan agar konflik agraria tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan di daerah.
"Rekomendasi workshop harapannya tidak hanya dapat dipakai oleh pemerintah untuk membuka kanal penyelesaian namun juga kerangka kebijakan dalam penyelesaiankonflik agraria," pungkas Iwan. (sam/jpnn)
JAKARTA - Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) terus berupaya mencari solusi permanen terkait konflik lahan eks HGU PTPN 2.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Penjelasan Siswanto soal Penggeledahan Kantor BPKD Aceh Barat terkait Korupsi Pajak
- AKBP Anom Wirata: 4 Unit Senjata yang Dipegang Anggota Kami Tarik
- Usut Kasus Korupsi Pajak, Jaksa Geledah Kantor BPKD Aceh Barat
- Pemkot Yogyakarta Tidak Melarang Study Tour, tetapi
- Pj Gubernur Agus Fatoni Serahkan Berbagai Bantuan & Penghargaan di Acara HUT ke-78 Sumsel
- 24 Personel Berprestasi di Polda Sulbar Diberi Penghargaan, Irjen Adang: Jangan Cepat Puas