Sidang Alot dan Kemungkinan Adanya Korban Pembahasan APBN 2016

“Alasannya karena  harus diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja, ketahanan kerja,” ujar Ketua DPP PDIP itu.

Dia juga menilai kalau BUMN masih mendapatkan PMN, pada akhirnya BUMN justru menjadi beban dan bukan aset bagi negara. karenanya kebijakan Menteri BUMN mengusulkan PMN di RAPBN 2016 berpotensi merugikan negara.

“Kebijakannya tidak tepat, memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara,” pungkasnya.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR akan mengesahkan RAPBN 2016 menjadi UU APBN 2016 setelah melewati perdebatan panjang. Namun, usulan PMN ke sejumlah BUMN itu gagal diakomodir dalam APBN 2016.

Meski APBN 2016 berhasil disahkan, masih menyisakan satu pertanyaan, apakah Menteri BUMN menjadi korban dari Rapat Paripurna DPR denga agenda pembahasan RAPBN 2016?

Hal ini mengingat permintaan Hendrawan Supratikno (Politikus PDIP) yang meminta Presiden Jokowi agar mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno. Menteri Rini diaanggap usulan PMN ke sejumlah BMUN tersebut menjadi penyebab kegaduhan Rapat Paripurna DPR. Apakah pembahasan RAPBN 2016 memakan korban dengan kemungkinan Rini Soemarno akan dicopot dari jabatan Menteri BUMN. Jawabannya tergantung pada Presiden Jokowi yang memiliki mandat konstitusi melalui hak prerogatifnya.(fat/jpnn)