Sihar Sitorus Bacalon Paling Tajir, Syapuani Termiskin

jpnn.com, JAKARTA - Bakal calon wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Sihar Sitorus memiliki kekayaan tertinggi di antara peserta Pilkada serentak 2018.

Dalam rekapitulasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) peserta pilkada serentak 2018 yang ditutup Jumat (19/1) malam pukul 00.00 WIB, Sihar memiliki kekayaan mencapai Rp 350,887 miliar.

Kekayaan Sihar jauh lebih tinggi daripada pasangannya, bakal calon Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat. Kader PDI Perjuangan itu memiliki kekayaan Rp 8,433 miliar.

Ada terkaya, ada pula ”termiskin”. Syapuani, bakal calon Bupati Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah, tercatat memiliki harta minus. Utangnya lebih besar daripada aset yang dimiliki. Tercatat, dalam LHKPN, kekayaannya minus Rp 115.172.000. Pasangan Syapuani, Dihasbi, juga memiliki harta yang tergolong sangat kecil untuk ukuran calon kepala daerah, Rp 100 juta.

Dalam kontestasi pilkada di Indonesia yang membutuhkan biaya tinggi, pasangan calon dari jalur perorangan itu lumayan nekat. Syapuani, ketika dihubungi Kalteng Pos (Jawa Pos Group), membenarkan bahwa dirinya tidak punya banyak harta. ”Itu riil harta yang kami laporkan ke LHKPN. Kami hanya pensiunan PNS yang ingin mengabdi kepada masyarakat melalui jalur independen,” ucapnya.

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa menyatakan bahwa pihaknya harus bekerja keras untuk menyelesaikan rekapitulasi laporan kekayaan pasangan calon. Sebab, banyak calon yang mengurus data kekayaan mendekati deadline.

Misalnya pasangan calon wali kota/wakil wali kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Dedie A. Rachim. Pasangan yang diusung PAN, Demokrat, Golkar, dan Nasdem itu baru selesai mengurus LHKPN kemarin. Mereka sebenarnya mengurus secara online. Namun, ada data fisik yang harus diklarifikasi langsung ke petugas KPK. ”Khawatir kalau salah,” ujar Bima Arya.

”Kalau kami prinsipnya masih bisa menerima (sampai tadi malam, Red), apalagi yang online,” ucap Kunto Aryawan, staf Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.