Sikap Gubernur Rohidin Mersyah soal Penghapusan Honorer, Tegas!

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengambil sikap tegas soal rencana penghapusan honorer pada 2023.
Menurut Rohidin, perlu ada aturan pengalihan terhadap penggunaan tenaga honorer oleh pemerintah daerah (pemda) sebelum honorer dihapus.
Sebab, katanya, saat ini masih banyak daerah yang membutuhkan tenaga honorer.
Sebagai contoh di Bengkulu, sopir, petugas kebersihan, dan penjaga keamanan sampai saat ini diisi tenaga honorer. Keberadaan mereka juga sangat dibutuhkan.
"Makanya, perlu ada aturan peralihan itu. Kami akan mengalihkan mereka ke outsourcing," kata Gubernur Rohidin di sela-sela upacara wisuda dan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Universitas Terbuka, di Jakarta pada Selasa (28/6).
Rohidin menegaskan bahwa hingga kini rata-rata pemda masih membutuhkan honorer.
Namun, di sisi lain ada SE MenPAN-RB yang mengamanatkan untuk mengalihkan honorer ke PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan outsourcing.
Masalahnya, kata Gubernur Rohidin, formasi untuk aparatur sipil negara (ASN) itu sangat terbatas.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersikap tegas merespons penghapusan honorer seperti yang diamanatkan dalam SE MenPAN-RB. Dia menyarankan ada kebijakan ini.
- Ini Jadwal Terbaru Tes PPPK Tahap 2, Ada Lokasi Lintas Provinsi
- PPPK 2024 Bakal Mendapat TPP, Seragam sama dengan PNS
- PPPK Paruh Waktu Naik Status juga Berdasar Penilaian Kinerja
- 5 Berita Terpopuler: Persaingan PPPK Tahap 2 Ketat, Ketua Forum Honorer Menolak Tegas, Maksudnya Apa?
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu