Simak nih Catatan Bamsoet soal Kenaikan Harga BBM dan Pemberian BLT

Jor-joran memberi subsidi adalah salah satu bentuk salah urus keuangan negara.
Apalagi, realisasi subsidi BBM sendiri sudah ditandai dengan salah urus yang demikian mencolok, yakni tidak tepat sasaran.
Seperti sudah menjadi catatan bersama, 80 persen dari total subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan yang mampu.
Dengan fakta ini, sama artinya negara mensubsidi kelompok masyarakat yang berkecukupan. Tentu saja tidak bisa diterima akal sehat, sebab subsidi lazimnya menyasar mereka yang lemah.
Karena tidak tepat sasaran itulah mekanisme penyaluran subsidi BBM perlu dikoreksi. Mau tak mau, subsidi BBM harus dikurangi sehingga harga jual BBM bersubsidi harus naik.
Sementara itu, nilai pengurangan subsidi BBM itu digunakan atau dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak.
Kalau kebijakan subsidi yang jor-joran alias tidak tetap sasaran itu dibiarkan berlanjut, neraca keuangan negara menjadi sangat tidak sehat. Bahkan bisa menjerumuskan negara ke posisi bangkrut.
Benar bahwa tidak semua orang mau menerima atau memahami keharusan negara mengurangi subsidi BBM yang konsekuensi logisnya berwujud naiknya harga jual BBM bersubsidi. Namun, sebuah keputusan untuk menyelamatkan kepentingan nasional yang lebih besar tetap harus diambil, sekali pun keputusan itu bernuansa tidak populis.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan catatan tentang kenaikan harga BBM dan pemberian BLT
- Ibas Tegaskan Indonesia dan Malaysia Tak Hanya Tetangga, Tetapi..
- Waka MPR Sebut Kehadiran Prabowo Saat May Day Wujud Komitmen Keberpihakan Kepada Buruh
- Lestari Moerdijat: Jadikan Momentum Hari Buruh untuk Mempercepat Lahirnya UU PPRT
- Atasi Darurat Sampah, Waka MPR Lestari Moerdijat Sebut Sejumlah Hal yang Harus Dilakukan
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM