Sinyal Kuat 17 Honorer K1 Setwan Dicoret

Tumpak juga mengatakan, ada nuasa politik yang kuat di balik kasus 17 honorer K1 dimaksud. "Tolong pers ikut mengawal. Ini ada indikasi politik yang tak jelas," sebut pria yang akrab dengan kalangan jurnalis itu, tanpa membeberkan lebih lanjut makna "indikasi politik" itu.

Di luar masalah itu, muncul kekhawatiran, jika pengangkatan honorer K1 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlambat dilakukan, nantinya Pemko Medan pusing memikirkan penggajiannya karena belum masuk perhitungan di APBD.

Namun, kekhawatiran itu dibantah Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aris Windiyanto. Dikatakan, masalah gaji CPNS sudah masuk dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ditetapkan Kementerian Keuangan.

"Pemko Medan sudah tahu itu. Mereka sudah memperhitungkan berapa jumlah maksimal yang akan diangkat (yakni 251 honorer, red) dan tentunya sudah masuk perhitungan," terang Aris kepada JPNN.