Soal Jaminan Sosial, Komitmen Pemerintah Diragukan
Jumat, 29 April 2011 – 11:30 WIB
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meragukan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum juga disahkan. Ahmad Jajuli mengungkapkan RUU BPJS ini sudah dinanti oleh masyarakat untuk disahkan. "Masyarakat menunggu dengan sungguh-sungguh dan menanti keseriusan pemerintah. Di Thailand itu jaminan sosialnya berjalan mulus dan di sana masyarakatnya dijamin oleh Undang-undang " katanya.
"Komitmen pemerintah sangat diragukan untuk memberikan jaminan sosial. Logika apa yang dipakai pemerintah sementara RUU BPJS itu tinggal disahkan saja," kata Ahmad Jajuli, Wakil Ketua Komite III DPD pada diskusi bertajuk "Menyoal Jaminan Sosial" di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).
Anggota DPD dari Provinsi Lampung itu menjelaskan, pemerintah seharusnya tidak perlu ragu untuk mengesahkan RUU BPJS karena anggaran yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kata dia, untuk jaminan sosial, pemerintah hanya merelakan Rp 5-20 triliun per tahunnya. "Harusnya kepentingan rakyat ini diakomodasi, untuk anggaran BPJS itu hanya sekian persen saja dari APBN," tukasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meragukan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini
BERITA TERKAIT
- Kehangatan Bhara Daksa 91 Melepas Teman Purnatugas: Penuh Kebersamaan dan Kekeluargaan
- Habib Aboe: PII Banyak Membantu Membentuk Karakter Anak Bangsa
- Lemkapi Minta Polisi Selediki Penyebab Brigadir RAT Bunuh Diri
- Srikandi Indra Karya Terus Mendorong Kesetaraan Gender
- Ikhtiar PIS Menekan Dampak Pemanasan Global
- Honorer Tendik Tercecer Minta Ikut Seleksi PPPK 2024, Pakai Data Dapodik