Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat

Untuk itu, Pieter Zulkifli berpendapat aparat penegak hukum, tidak bisa terus bersikap permisif dalam merespons isu tersebut.
Sekalipun, demokrasi memang memberi ruang untuk berbeda pendapat, tetapi bukan untuk menyebar fitnah.
"Negara tidak boleh abai ketika kebebasan digunakan sebagai tameng untuk merusak. Ketegasan bukanlah musuh demokrasi, melainkan pelindung akal sehat publik," tegas dia.
Pieter Zulkifli mengingatkan bila pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka akan dihadapkan pada tantangan berat, antara lain menjaga stabilitas politik, mempercepat pemulihan ekonomi, dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik.
Oleh karenanya, kata dia, segala bentuk disinformasi yang melemahkan kepercayaan publik harus dilawan dengan pendekatan hukum yang tegas dan edukasi publik yang menyeluruh.
Lebih jauh, dia mengatakan elite politik dari semua spektrum perlu melakukan instrospeksi. Menurutnya, bangsa Indonesia tidak kekurangan persoalan substansial untuk dibahas dari kemiskinan, pendidikan, hingga perubahan iklim.
"Mari kita arahkan energi politik kita pada isu-isu nyata yang menyentuh hidup rakyat banyak, bukan pada narasi-narasi busuk yang hanya menguntungkan kelompok kecil dengan agenda sempit," kata Pieter Zulkifli.
Dia mengajak semua pihak untuk keluar dari jebakan politik yang remeh temeh. Terpenting, demokrasi Indonesia tidak boleh direduksi menjadi panggung fitnah.
Soal tuduhan ijazah palsu Jokowi, pengamat menilai kegagalan sebagian elite politik dan masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat.
- Prabowo Berkomentar soal Ijazah Palsu Jokowi, Pengamat Beri Penilaian
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Prabowo: Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Pak Jokowi, Itu Tidak Benar
- Prabowo Sindir Pihak yang Permasalahkan Ijazah Jokowi di Sidang Kabinet
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum