Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat

Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
Pengamat hukum dan politik yang juga mantan Ketua Komisi III DPR Pieter C. Zulkifli Simabuea. Foto: Dokumentasi pribadi

Lebih parahnya, kata Pieter Zulkifli, narasi tersebut mengikis kepercayaan terhadap institusi pendidikan, menciptakan keraguan terhadap stabilitas politik nasional, dan pada akhirnya merugikan iklim investasi.

"Tidak sedikit investor asing yang menjadikan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai parameter utama.

Ketika narasi-narasi seperti ini terus dikapitalisasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya politik domestik, tetapi juga reputasi Indonesia di mata dunia," kata Pieter Zulkifli.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli berpandangan bila narasi ijazah palsu itu tidak hidup dalam ruang hampa.

Dia menyebut isu itu muncul beriringan dengan transisi kekuasaan menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jika kita tarik benang merahnya, kampanye narasi semacam ini bukan semata menyerang Jokowi, tapi bisa menjadi upaya sistematis untuk mengganggu legitimasi pemerintahan berikutnya," kata dia.

Tak hanya itu, Pieter Zulkifli melihat bahwa demonstrasi dan aksi publik yang mengusung isu ijazah palsu Jokowi sering kali dibungkus dengan semangat keterbukaan, namun ironisnya tidak membawa data baru.

“Yang justru muncul adalah nada agitasi, provokasi, dan seruan-seruan yang berpotensi menjerumuskan bangsa ke dalam kubangan instabilitas," katanya.

Soal tuduhan ijazah palsu Jokowi, pengamat menilai kegagalan sebagian elite politik dan masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News