Stafsus Menkeu Bantah Cicilan Kereta Cepat Dibayar Pakai APBN

APBN tidak akan langsung digunakan untuk membayar utang atas pengadaan KCJB bila PT KAI tak mampu membayar angsuran.
"(Bila KAI tak mampu bayar cicilan), pembayaran tidak akan langsung ke APBN juga karena masih ada PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) sebagai perisai. Jadi memakai strategi mitigasi dengan ring fencing dan menyerap first loss basis," jelas Prastowo.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Biaya pengadaan KCJB membengkak atau cost overrun sebesar Rp 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun.
Dengan ini, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp 108,14 triliun.
Kendati demikian, dalam proposal proyek ini, China memberikan jaminan bahwa APBN tidak akan terbebani. (dil/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Stafsus Menkeu membantah tudingan APBN digunakan untuk membayar utang ke China atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Hasil Semifinal Sudirman Cup 2025: China Mengerikan, Jepang Hancur
- Sepanjang 2024, Pelindo Petikemas Setor Kewajiban Ke Negara Capai Rp 1,94 Triliun
- IJMI Sebut Pekerja Sawit Indonesia Rawan Dieksploitasi
- Catatan Utang Indonesia Terbaru, Sebegini Nilainya
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Perang Dagang China-AS, Prabowo Bimbang Keduanya Teman Baik