Status Antasari, Ditangan Presiden-DPR
Kamis, 07 Mei 2009 – 21:53 WIB

Status Antasari, Ditangan Presiden-DPR
“Kami telah mengirimkan surat ke Presiden setelah menon-aktifkan Antasari Jum’at (1/5), untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada Presiden,” ujar Chandra.
Baca Juga:
Chandra juga membenarkan pasca terbunuhnya Nasrudin timbul desakan agar Presiden memberhentikan sementara Antasari sebagai Ketua KPK. Desakan ini bisa dimaklumi karena sesuai UU 30/2002 pasal 32 ayat (2) tentang KPK disebutkan pimpinan KPK yang menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari jabatannya.
Ditambahkan Chandra, dalam posisi sekarang, KPK tetap menjalankan tugas pokok untuk melakukan pencegahan dan penindakan dalam pemberantasan korupsi. “Kita tidak berharap berhenti sementara biaya operasional dibiayai oleh APBN,“ ujarnya.
Sebelumnya, sempat terjadi aksi saling intrupsi dan perdebatan tentang perlu tidaknya materi pembicaraan Antasari dengan empat komisioner KPK. Chandra menolak memberikan penjelasan secara rinci karena kasusnya sudah ditangani oleh kepolisian.
Jakarta — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR jika Ketua KPK non-aktif
BERITA TERKAIT
- Kasus Pelecehan Seksual oleh Dokter AY Naik Penyidikan
- Prabowo kepada Wartawan: Bagian Saya Marah-marahi Menteri, Nah Kalian Keluar
- Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang
- Gubernur Rudy Mas’ud Mengunjungi Kediaman Dedi Mulyadi, Ini yang Bahas
- Kepala BNN: 10 Wilayah Ini Rawan Terjadi Penyelundupan Narkoba
- Malik Nuh Jaidi: Harmoni Keluarga yang Menguatkan Langkah Bisnis