Status Honorer Tak Jelas, Satpol PP Ngamuk

Koordiantor aksi Kurnia Budi mengatakan, selama ini Pol PP cukup sabar menanti kejelasan nasibnya. SK maupun gaji yang ditunggu tidak kunjung datang. Padahal  tahun 2011 sudah mau berakhir.

Beberapa waktu lalu, Bupati Loteng sempat memberikan jaminan kalau Pol  PP merupakan bagian dari honorer yang akan dipertahankan.

Namun ternyata,  sekarang pemerintah berbicara lain. Honorer yang akan dipertahankan adalah honorer yang tidak bertentangan dengan PP 48 tahun 2005.  Tidak memandang apakah statusnya honorer tenaga teknis maupun tenaga administrasi. 

"Kami ingin semua honorer di Pol PP dipertahankan. Apapun caranya.  Sebab di Pol PP ada bahkan banyak honorer yang diangkat di atas tahun 2005,"terangnya.

Jika Pol PP tidak dipertahankan, Kurnia Budi meminta Pemkab Loteng meninjau kembali data honorer yang akan dipertahankan. Terutama honorer 226  yang berkasnya telah dikirim masuk dalam database.  Di dalam 226 tersebut, terdapat honorer yang bertentangan dengan PP 48.