Survei Indikator Politik Indonesia: 68,5 Persen Masyarakat Dukung Tilang Elektronik

jpnn.com, JAKARTA - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyebutkan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait tilang elektronik mendapatkan respons positif dari masyarakat.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan jumlah masyarakat yang mengetahui inisiatif Kapolri Listyo Sigit dengan meniadakan tilang manual angkanya cukup tinggi, mencapai 51,9 persen.
"Mayoritasnya mendukung kebijakan Kapolri Listyo Sigit,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk Kinerja Lembaga Penegak Hukum di Mata Publik dan Penanganan Kasus-Kasus Besar secara virtual, Minggu (27/11).
Survei dilakukan dalam rentang 30 Oktober sampai 5 November 2022, melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
"Sebanyak 68,5 persen masyarakat mendukung keputusan Kapolri Listyo Sigit dengan meniadakan tilang manual, menggantinya dengan tilang elektronik," bebernya.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menginstruksikan Korps Lalu Lintas atau Korlantas untuk menghentikan tilang manual.
Adapun yang berlaku adalah tilang diberlakukan secara elektronik atau ETLE.
Tindakan untuk pelanggar lalu lintas bakal difokuskan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE). Instruksi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada 18 Oktober 2022.
Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyebutkan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait tilang elektronik direspons positif oleh masyarakat
- Gelar Diskusi Publik, YLBHIM Beri Catatan Penting agar Polri Tidak Mengecewakan Rakyat
- 5 Berita Terpopuler: Honorer K2 Tenaga Administrasi Heran, Modus Lama Muncul Lagi, Ada Pahlawan Kesiangan
- Polri Ungkap Ada Modus Baru Penipuan, Waspada!
- Pelat Nomor Khusus Mobil Seperti RF, QH, dan IR Berlaku Sampai Tahun Ini
- Bea Cukai dan Polri Teken 2 Perjanjian Kerja Sama, Berikut Isi dan Tujuannya
- Potensi Pajak STNK Menunggak pada 2022 Capai Rp 120 Triliun