Tak Efektif Kelola Dana, Masyarakat Papua Tetap Menderita

jpnn.com - JAKARTA - Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Papua terus mengundang keprihatinan. Pernyataan para pejabat di Jakarta bahwa kesejahteraan warga Papua semakin membaik pun dianggap hanya klaim belaka.

Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat Merauke, Ignatius Ndoken, banyak warga Papua di lembaga yang dipimpinnya masih  hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Termasuk minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya.

"Para pejabat di Jakarta boleh saya mengatakan sudah meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, tapi kenyataannya kami masih menderita. Salah satu terobosan untuk mengatasi ini adalah menghimpun dana-dana sosial yang tersebar dan belum efektif," katan Ndoken dalam forum "Dialog dari Pelosok Negeri" yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta,  Jum'at (27/9).

Hal senada juga disampaikan tokoh Papua lainnya, Pieter Nuki Ndoken. Menurutnya, dibandingkan dengan daerah lain,  infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat Papua masih jauh tertinggal. Pieter yang pernah memimpin perwakilan Jamsostek di Papua itu pun meminta pemerintah pusat menjembatani pembentukan lembaga khusus yang independen untuk menampung dana-dana sosial yang besar di Papua, agar bisa disalurkan secara efektif.

"Untuk urusan pembentukan lembaga yang menghimpun dana-dana sosial, sesungguhnya tinggal menunggu persetujuan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Bantuan pemerintah pusat dibutuhkan dalam kerangka menyamakan persepsi karena konsep pembentukan lembaga ini tidak akan mengambil dana-dana Otsus," kata Pieter.

Sedangkan Kasubdit Pejabat Negara di Dirtjen Otda Kemendagri, Sukoco, menyatakan bahwa  perhatian pemerintah pusat terhadap Papua tidak pernah berkurang. Apalagi di dalam UU Otsus ada klausul yang menyebut bahwa ada perlindungan khusus bagi masyarakat asli Papua.

Dia pun menyebutkan orang asli Papua yang saat ini menduduki jabatan-jabatan puncak di provinsi paling timur di Indonesia itu, mulai gubernur, Ketua  Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun DPR Papua. "Sekarang tinggal bagaimana para pemimpin Papua itu membangun negerinya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," kata Sukoco.

Sukoco mengungkapkan, dana Otsus yang digelontorkan ke Papua selama 10 tahun, antara 2002-2012 sudah mencapai Rp 33,68 triliun. "Besarnya dana Otsus itu yang ternyata belum sebanding dengan peningkatan kesejahteraan. Itu yang harus menjadi kajian dan evaluasi kita bersama. Mengapa terjadi demikian," ujarnya," imbuhnya. (fas/jpnn)