Tak Ingin Kecolongan, Pemerintah Awasi Penyaluran Bansos ke Rakyat

Tak Ingin Kecolongan, Pemerintah Awasi Penyaluran Bansos ke Rakyat
Dokumentasi - Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tidak ingin kecolongan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah akan terus mengawasi penyaluran bansos.

"Bansos akan terus kami awasi," ujar Mahfud MD saat menggelar dialog interaktif dengan tiga organisasi keagamaan Indonesia, yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) secara daring, Jakarta, Kamis (29/7).

Mahfud dalam dialog tersebut juga memberi informasi bahwa penggunaan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 masih belum maksimal.

Bahkan, mayoritas pemerintah daerah baru menggunakan 20 persen dana yang ada.

"Sebelum ke sini ada rapat, salah satu keluhan dan catatan presiden yang disampaikan kepada menteri-menteri, bahwa anggaran COVID-19 sampai akhir Juli ini belum ada yang serap lebih dari 20 persen, ini sudah akhir Juli jadi baru sedikit sekali."

"Makanya, kami (pemerintah) sedang cari bagaimana mengatasi ini," ucap Mahfud dalam siaran persnya.

Mahfud MD secara khusus menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan dan kritikan dari Walubi, Matakin dan PHDI.

Tak ingin kecolongan, pemerintah mengawasi secara ketat penyaluran bansos ke rakyat.

Sumber ANTARA