Tak Mau Kubu Prabowo Marah, Pemerintah Tunggu Putusan MK

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengatakan, hingga saat ini, pemerintah masih menahan diri untuk tidak ikut terlibat maupun berkomunikasi dengan Tim Transisi yang dibentuk presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). "Sama sekali belum ada pembicaraan," ujarnya kemarin (5/8).

Menurut CT, pemerintahan Presiden SBY akan menunggu hasil keputusan final Mahkamah Konstitusi (MK) karena saat ini kubu Prabowo - Hatta masih mengajukan gugatan. Jika sudah ada keputusan definitif dari MK, lanjut dia, pemerintah baru akan membuka pintu komunikasi  dengan Tim Transisi Jokowi.

"Kalau belum pasti (ditetapkan MK, lalu pemerintah sudah berkomunikasi dengan tim Jokowi), nanti marah dong yang di sebelah (kubu Prabowo, Red)," katanya.

Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan, pemerintah bersama DPR memang segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang akan digunakan oleh pemerintahan yang baru.

Seperti biasa, Presiden SBY akan membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 di hadapan DPR pada 16 Agustus mendatang. "Ini kan masa transisi, jadi APBN 2015 akan disusun sesuai baseline saja," ujarnya.

Chatib menjelaskan, APBN 2015 hanya akan mengalokasikan anggaran untuk pos-pos belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang pada Kementerian/Lembaga yang menjadi kebutuhan pokok jalannya roda pemerintahan. "Jadi, tidak ada program-program baru yang dimasukkan," katanya.

Dengan demikian, lanjut Chatib, pemerintah yang baru akan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan program-program inisiatif yang sudah disampaikan saat kampanye.

Caranya, pemerintah mendatang bisa memasukkan program-program inisiatif dalam APBN Perubahan 2015 yang sudah bisa diusulkan pada Januari 2015. "Jadi, pemerintah mendatang bisa berjalan dengan APBN yang baru di awal tahun," ucapnya. (owi)