Tak Miliki IMB, McDonalds Disegel Satpol PP
Minggu, 30 Desember 2012 – 09:35 WIB
Satpol PP merasa geram karena sebelumnya pada Kamis (27/12), penanggungjawab McDonald"s berjanji akan datang ke kantor Satpol PP untuk menunjukkan kepemilikan dokumen, namun hingga Jumat (28/12) pukul 14:00 tidak ada iktikad baik dari pihak McDonald"s. “Ini jelas menyepelekan pemanggilan kami,” terang Kabid Penegak Peraturan Daerah (Gakperda) Satpol PP, Priyatnasyamsah kepada Radar Bogor (Grup JPNN) di lokasi.
Baca Juga:
Dijelaskannya, sebelum disegel, pihak McDonald"s diberikan waktu menunjukkan dokumen yang telah dimiliki, tapi tak ada satu pun yang dapat memberikan keterangan perizinan resto tersebut. “Kalau memang sudah ada IMB-nya silakan tunjukkan, saat ditanya mereka beralasan hal ini tanggung jawab pihak pusat,” jelas mantan kepala UPTD Damkar itu.
Satpol PP khususnya bidang Gakperda tidak bisa tinggal diam, karena sesuai tupoksi dan surat limpahan dari Dinas Pengawasan, Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim), sudah diberikan surat teguran namun tidak digubris. “Sehingga penyegelan kami lakukan berdasarkan Perda No 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan Perda No 7 Tahun 2011,” urainya.
Penyegelan tersebut, sambung ia, berlaku hingga proses perizinan dilengkapi terlebih dahulu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. ”Kami imbau agar izin diproses dahulu jangan sebaliknya membangun lebih dulu izinnya belakangan,” tegasnya.(ram)
BOGOR―Tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), restoran cepat saji di Jalan Paledang No 50 Kecamatan Bogor Tengah, tetap nekat beroperasi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Prakiraan Cuaca Riau 26 April 2024, BMKG: Waspada Petir, Hujan Lebat
- Kombes Misbahul: Penerimaan Anggota Polri di Aceh Dilaksanakan Secara Bersih dan Terbuka
- Halalbihalal dengan Wartawan, Kapolres Inhu Ajak Wujudkan Pilkada yang Kondusif dan Aman
- Pamit Donor Darah, Gugun Ditemukan Tewas Tiga Hari Kemudian
- Animo Pendaftar Casis Bintara Polri di Polda Papua Tinggi, Begini Penjelasan Kombes Sugandi
- KASN Mengingatkan ASN tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada Serentak 2024