Takut Dipidana, DPRD Minta Tolong Mendagri

Peringatan dari FITRA ini penting, karena kalau tidak segera mengembalikan, para anggota wakil rakyat di daerah itu bisa terjerat kasus tindak pidana. Yuna menjelaskan, kewajiban pengembalian uang itu sudah ada aturannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007, yang merupakan PP tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD. Ketentuan kewajiban pengembalian dana TKI dan BPOP juga ada di Surat Edaran Mendagri No. 700/08/SJ. (sam,ara/JPNN)