Tarakan Siap Akomodir Warga Pulau Bunyu

DPRD Tarakan juga tak masalah jika Bunyu bergabung dengan Tarakan. Ketua DPRD Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto kemarin (6/12) mengatakan, pulau penghasil methanol dan batu bara itu bisa menjadi kecamatan kelima Tarakan. Tapi, tentu harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. “Nanti coba kita (bahas, red). Karena sudah banyak masukan-masukan dari Bunyu yang kaitannya tentang layanan. Berdasarkan informasi, jarak ke ibukota kabupaten itu membebani biaya masyarakat. Tapi ya itu tadi, kita tahu bahwa semuanya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan,” ungkap Effendhi kepada wartawan, kemarin.

Aturan itu jelasnya, harus ada persetujuan dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, sejauhmana rekomendasi Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). “Setelah ada persetujuan dan rekomendasi itu, sudah barang tentu, kita harus menghadap menteri dalam negeri untuk pembahasan selanjutnya. Yang jelas ada banyak proses,” katanya.

Menurutnya, keinginan Tarakan menerima Bunyu menjadi salah satu bagian dari Tarakan bukan dari sisi sumber daya dlam (SDA) pulau itu yang melimpah, melainkan karena alasan-alasan kemanusiaan yang selalu diungkapkan warga Bunyu kepada wakil rakyat di Tarakan. “Secara pribadi, kalau mereka mau bergabung dengan alasan-alasan kemanusiaan, apa salahnya. Harapan kita, bukan soal lain, tapi betul-betul hati nurani,” ungkapnya.

Diakuinya, seringkali dia harus berhadapan dengan sejumlah warga Bunyu yang menyampaikan uneg-unegnya agar Tarakan bisa menerima pulau yang pernah didatangi mantan Presiden Soeharto itu. “Terus terang, secara pribadi kami sangat terenyuh. Tetapi, kita kan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada,” kata pria berkacamata ini.