Terancam Dirumahkan, Honorer Tak Bisa Lagi Mengandalkan Orang Dalam

jpnn.com, PALU - Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) I Nyoman Slamet meminta pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Permintaan itu disampaikan Nyoman menyusul rencana penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023.

Menurut Nyoman, langkah itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pengangguran di Sulteng akibat penghapusan tenaga honorer.

"Jika tenaga honorer itu memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi di pemerintah daerah, serta telah mengabdi puluhan tahun maka diupayakan, dipertimbangkan agar terangkat sebagai tenaga PPPK,” katanya, Senin (20/6).

Dia juga mendorong pemerintah daerah (pemda) mengajukan tambahan kuota CPNS jika pemerintah pusat membuka seleksi CPNS.

Dengan demikian, tenaga honorer yang dirumahkan akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS.

Nyoman pun menyarankan agar para tenaga honorer di Sulteng mempersiapkan diri menghadapi penghapusan honorer tahun depan.

"Bagi tenaga honorer yang ada sekarang masih ada kesempatan sampai 28 November 2023 untuk mencari pekerjaan lain, membuka usaha, atau mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS," tuturnya.