Terkait Rebutan Lahan Pengamanan?

JAKARTA - Kondisi wilayah penambangan PT Freeport di Timika Papua masih bergolak. Di Jakarta, sejumlah aktivis perdamaian dan peneliti berkumpul. Mereka menduga kasus penembakan itu terkait dengan bisnis keamanan di perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Kami minta aparat keamanan tidak mudah menuding TPN/OPM sebagai pelaku teror dan kekerasan di Papua, sebelum ada proses hukum yang benar-benar dapat memastikan bahwa kelompok tersebutlah yang terlibat," ujar Direktur Hubungan Eksternal Imparsial Poengky Indarti pada wartawan di Jakarta Rabu (15/4)

   

Imparsial adalah LSM yang selama ini konsen terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Papua dan wilayah lain di Indonesia. Karena sifatnya yang independen, Imparsial mendapatkan dana bagi aktivitasnya dari sumber-sumber yang tidak mengikat, serta sumbangan dari warga masyarakat dan iuran anggota.

   

Menurut Poengky,  penyebab aksi kekerasan di Papua bisa bervariasi. Pertama, Papua menjadi imbas dari panasnya situasi politik di Jakarta. "Yang kedua terkait dengan pertarungan bisnis jasa keamanan, sebab gangguan keamanan terhadap Freeport selalu terjadi. Termasuk setelah penjagaan dipegang oleh security Freeport dan aparat Kepolisian," katanya. Itu didasarkan pada Kepres pengamanan obyek vital nasional nomor 63 Tahun 2004, yang isinya menjelaskan  pengamanan diserahkan pada internal dan polisi. Sebelumnya, Freeport dijaga oleh batalyon TNI.

"Investigasi yang objektif dan independen harus dilakukan," ujarnya. Lemahnya kontrol pasukan juga bisa menjadi faktor tersendiri." Apalagi, pola pembunuhan ini sangat profesional. Jaraknya jauh dan diduga dilakukan oleh sniper atau penembak terlatih," katanya. Poengky menuturkan, ambush (serangan mendadak) terhadap target warga negara asing jelas tidak mungkin dilakukan serampangan. "Penembak harus menghitung benar rute, jam keberangkatan, dan jalur melarikan diri," katanya.