Thomas Djamaluddin, Kepala Lapan Bergelar 'Spesialis' Rukyat Ramadan

Upaya Thomas menyusun jadwal imsakiyah untuk wilayah Kyoto sangat membantu umat muslim. Khususnya para mahasiswa muslim yang datang dari negara-negara berbasis Islam.

Sebelum itu, Thomas mendapati kejadian unik di Jepang terkait dengan penetapan awal Ramadan dan Lebaran. Para mahasiswa yang berasal dari berbagai negara tersebut membawa ”tradisi” negara masing-masing untuk menentukan awal bulan puasa dan Idul Fitri.

”Saya bingung harus ikut yang mana. Sehingga kadang saya puasa lebih dulu dibandingkan kawan saya dari negara lain,” tuturnya.

Kini, setelah mendalami astronomi dan ilmu falak selama puluhan tahun, Thomas terobsesi untuk menyatukan kalender Hijriah di Indonesia. Untuk itu, ada tiga ketentuan yang harus menjadi pertimbangan. Yakni, batas wilayah, otoritas, dan kriteria rukyat. Untuk ketentuan batas wilayah, Thomas mengatakan sudah aman. Sebab, sudah disepakati kalender Hijriah berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk urusan otoritas, dia berharap Kemenag bisa memosisikan diri sebagai pengambil kebijakan. Untuk itu, semua ormas Islam harus menyepakati lebih dulu bahwa otoritas pengambil keputusan untuk penetapan kalender Hijriah adalah Kemenag.

”Kenapa di Malaysia atau Singapura tidak ada perbedaan? Karena penetapannya satu pintu, di tangan pemerintah,” terang bapak tiga anak itu.

Nah, upaya yang paling menantang untuk membuat satu kalender Hijriah di Indonesia adalah kriteria. Selama ini, NU dan Muhammadiyah memiliki kriteria yang berbeda dalam menetapkan perhitungan kalender Hijriah. Muhammadiyah menggunakan hisab (perhitungan), sedangkan NU memakai cara rukyat (melihat bulan).

Suatu hari Thomas mengingatkan Muhammadiyah bahwa model hisab perlu dikaji ulang. Tetapi, dia justru mendapat respons balik yang negatif. Bahkan, akun Facebook miliknya sampai dibajak orang. Pemicunya adalah pernyataan Thomas bahwa saat perkembangan teknologi semakin canggih, sistem hisab sudah tidak relevan.