TNI Tak Mau Dianggap Tukang Kemplang

JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Komisi I DPR menggelar rapat kerja pertama kalinya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI.  Dalam rapat yang digelar Senin (30/11)  itu, persoalan utang TNI menjadi bahasan paling hangat. Menhan Purnomo Yusgiantoro melontarkan idenya agar hutang TNI ke Pertamina diputihkan. Di sisi lain, TNI tidak ingin dianggap sebagai tukang kemplang karena tak membayar hutang.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Kemal Aziz Stamboel itu, Menhan mengusulkan agar hutang TNI ke Pertamina direstrukturisasi. Tawaran dari Purnomo itu akan disampaikan ke Pertamina. “Salah satu skema restrukturisasinya adalah dengan pemutihan utang,” ujar Purnomo.

Meski demikian pemutihan utang itu juga disertai dengan menjadikan utang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). “Misalnya kalau utang TNI itu Rp 8 triliun, maka PMP yang akan disuntikkan ke Pertamina juga Rp 8 trilyun,” cetusnya.

Mantan Menteri Eneegi dan Sumber Daya Mineral ini mengakui pula bahwa perlu aturan khusus dan persetujuan DPR dalam pemutihan utang tersebut. “Perlu dibuat Peraturan Pemerintah dan juga harus ada persetujuan DPR,” tandasya.