Tolak Hak Perdata Anak, PPP Ajukan Uji Materi

’’Itu bisa diatur lebih tegas oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. MK hanya menegaskan posisi hukumnya sesuai konstitusi,’’ pungkas dia. (dms)