Tujuh Gubernur Provinsi Kepulauan Curhat di DPR RI
Minta Perubahan Rumusan DAU di RUU Daerah Kepulauan
Kamis, 21 Juli 2011 – 01:10 WIB
Belum lagi untuk menjangkau daerah atau pulau yang terpencil, Pemda tak bisa menggunakan kendaraan darat. "Harus naik boat atau pesawat yang kondisinya ya itu-itu saja. Karena semangat kami mengabdi ke republik saja, untungnya pesawat tak pernah jatuh," ucap Frans yang disambut tawa.
Karenanya, Ketua DPD PDI Perjuangan NTT itu juga berharap ada perhitungan rumus DAU yang lebih akomodatif bagi daerah kepulauan. "Kalau DAU dihitung dari daratan saja, sampai kiamat kami akan seperti itu," keluhnya.
Sedangkan Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, menyatakan, semestinya pusat mengapresiasi semangat daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Khusus daerah kepulauan, kata Sarundajang, tantangannya memang lebih berat ketimbang provinsi yang didominasi daratan.
"Pulau-pulau ini memang tidak seluruhnya didiami. Ini yang rawan smuggling (penyelundupan) hingga terorisme. Tapi yang mengawasi kalau bukan pemda terus siapa lagi?" ucapnya.
JAKARTA - Tujuh provinsi kepulauan melobi DPR RI agar mengakomodasi aspirasi tentang perubahan rumusan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengikutsertakan
BERITA TERKAIT
- Ratusan Kader PDIP Semarang Lepas Kirab Obor Abadi Menuju Rakernas Jakarta
- PDIP Melanjutkan Kirab Obor Api Abadi Mrapen, Kali Ini Dilaksanakan di Kota Semarang
- Ngabalin Berkata Begini soal Grace Natalie & Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden Jokowi
- Setelah Bertemu Airlangga, Khofifah Bicara Dukungan PPP
- Bursa Pilkada 2024: Raffi Ahmad Berpasangan dengan Ridwan Kamil
- Bambang Pacul Sebut Api Abadi Mrapen akan Membakar Semangat Kader di Rakernas PDIP