Uang Darah

Rakyat Papua tetap miskin dan selalu menduduki tempat terbawah dalam daftar wilayah miskin di Indonesia.

Soeharto mempertahankan Freeport ‘’at all cost’’, dengan segala cara dan harga, termasuk menjadikan wilayah Irian Jaya sebagai daerah operasi militer.

Tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi sejarah buram yang ditoreh Orde Baru di Irian Jaya.

Di era reformasi, pemerintah pusat melakukan rehabilitasi dengan mengembalikan nama menjadi Provinsi Papua. 

Pemerintah pusat juga memberikan kompensasi dalam bentuk dana otonomi khusus sebagai uang darah.

Kondisi politik Papua yang rapuh membuat pemerintah pusat longgar dalam melakukan pengawasan. 

Dana otsus yang sangat besar tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengejar ketertinggalan Papua dari wilayah lain. 

Muncul banyak dugaan bahwa dana otsus itu menjadi bancakan para elite politik di Papua.