Uang Terkuras, Kewenangan Gubernur Kecil

"Sekarang dengan kewenangan yang sedikit, kemudian dipilih langsung dengan biaya yang sepuluh kali dari bupati, orang mungkin boleh berpikir, efektif nggak ini kalau kewenangan yang sekecil ini lalu kita pilih secara langsung dengan biaya besar," ujar Gamawan. Kewenangan gubernur yang kecil, dengan gaji yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan saat pemilukada, membuat Gamawan merasa kasihan kepada gubernur.

Gamawan mengaku pernah bertanya kepada salah seorang gubernur terpilih dalam pemilukada 2010 ini, yang menyebutkan menghabiskan Rp60 miliar saat pemilukada. Model seperti itu merangsang gubernur untuk korupsi agar bisa balik modal. "Bayangkan, Rp60 miliar, dengan gaji Rp10 juta per bulan saja, kalau Rp60 miliar berarti harus Rp10 miliar setahun itu," kata Gamawan.

Gamawan mengatakan, dukungan terhadap wacana gubernur dipilih DPRD terus mengalir. Antara lain dari Ketua MK Mahfud MD, dan juga dari Fraksi PKB dan Fraksi Partai Golkar di DPR. "Saya kira, semakin menguat untuk ini melalui perwakilan (DPRD, red)," ujar Gamawan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Saut Situmorang menambahkan, pemerintah terus melakukan kajian terhadap aspirasi penghapusan pilgub secara langsung. Kajian fokus untuk melihat aspek untung ruginya. (sam/jpnn)