UU KEK Legalkan Gubernur Monopoli Pertambangan
WALHI Minta Moratorium KEK
Senin, 28 Februari 2011 – 02:42 WIB
Hartono menengarai dibalik penetapan KEK, Nur Alam hendak memonopoli penguasaan izin tambang di Sultra karena memiliki kewenangan yang lebih besar. Padahal kata dia, tanpa ada KEK pun, pertambangan di Sultra bisa tetap berjalan dengan kewenangan para bupati mengeluarkan Kuasa Pertambangan (KP).
"Tanpa KEK pun izin tetap bisa dikeluarkan dengan UU Minerba. Dengan KEK ini wewenang gubernur lebih besar, bahkan tanpa persetujuan dari bupati, DPRD dan masyarakat bisa mengeluarkan izin dengan para investor. Saya juga mendengar sudah ada kesepakatan dengan perusahaan asing," katanya.
Hartono lantas menunjuk pasal 8 Undang-undang Nomor 39/2009 tentang KEK. Dimana disebutkan Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan.
"Kalau kita lihat sisi politiknya peluangnya besar. Karena tingkat nasional, Menko Perekonomian Hatta Radjasa (Ketum DPP PAN) yang mengurus termasuk Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan satu partai, cuma di DPR yang agak berat," katanya.
JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Gubernur Sultra Nur Alam melakukan moratorium (penangguhan) terhadap proses Kawasan Ekonomi
BERITA TERKAIT
- Menaker Ida Minta Pejabat yang Baru Dilantik Mempercepat Pelaksanaan Program Kemnaker
- WWF 2024: Inilah Komitmen dan Langkah Nyata Pertamina Mengelola Keberlangsungan Air
- Alhamdulillah, Kakak-Adik Penderita Tulang Kaca yang Dibiayai Irjen Iqbal Berangsur Pulih
- Jokowi Hapus Cita-cita Reformasi yang Dibangun Sejak 1998
- Ini Pesan Benny Rhamdani Soal Penyusunan Renstra BP2MI
- Banyak Pelajar SMA Menilai Pancasila Bukan Ideologi Permanen