Wali Nanggroe Aceh Singgung Soal Penyelesaian Keadilan Bagi Korban Konflik

Wali Nanggroe Aceh Singgung Soal Penyelesaian Keadilan Bagi Korban Konflik
Ilustrasi - Perdamaian Aceh di Helsinki Finlandia (ANTARA)

Kemudian, kaum nelayan serta komponen masyarakat lain dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan rakyat.

Malik menuturkan, pergerakan ekonomi Aceh masih bergantung pada sumber Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) semata.

Semestinya, Aceh harus mengelola potensi pertanian, perikanan, peternakan dengan membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh.

"Sumber-sumber mata pencaharian masyarakat harus dilindungi dan buka secara luas, agar perekonomian masyarakat Aceh dapat terjaga dan terlindungi," kata mantan Perdana Menteri GAM itu.

Malik lebih lanjut menyatakan bahwa tantangan damai Aceh selama 16 tahun ini juga terlihat dari praktik perilaku politik yang korup, menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang akhirnya sangat merugikan masyarakat.

Selain itu, kata Malik Mahmud, tantangan damai Aceh lainnya adalah pandemi COVID-19.

Masyarakat harus berperang dengan musuh ganas dan tidak terlihat.

COVID-19 ini telah membunuh, menghancurkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia hingga dunia.

Wali Nanggroe Aceh menyinggung soal penyelesaian keadilan bagi para korban konflik Aceh di masa lalu.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News