Walkot Depok Dilaporkan Ke Panwaslu

DEPOK - Walikota Depok Nur Mahmudi dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gelombang (Gerakan Lokomotif Pembangunan, karena ditengarai melakukan pelanggaran kampanye ke Panwaslu kota Depok. Laporan itu terkait dengan pemuatan foto Nur Mahmudi Ismail yang mengenakan pakain dinas wali kota Depok pada kalender 2009 PKS. ''Panwaslu menerima laporan tersebut, dan berpendapat PKS dan Wali kota Depok Nur Mahmudi melakukan pelanggaran administratif kampanye pemilu,'' kata ketua Panwaslu kota Depok Sjamsuhadi Purnomo kepada wartawan di Depok, Senin (2/2).

Terkait dengan itu, lanjut Sjamsuhadi, Panwaslu kota Depok telah meneruskan persoalan ini ke KPU Kota Depok. "Saya harap KPU Kota Depok segera dapat menindaklanjuti," ujarnya. Ia mengatakan melihat fakta yang ada bahwa dalam kalender PKS tercantum program Pemkot Depok bukan program PKS, maka PKS DPD Kota Depok melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 jo Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008.

Walikota Depok, lanjut Sjamsuhadi dikategorikan bertentangan dengan Peraturan KPU No 19 tahun 2008 pasal 65 ayat 2 yang menyebutkan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, TNI dan Kepolisian RI dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

Untuk DPD PKS Kota Depok, Sjamsuhadi mengatakan bahwa PKS Depok dikategorikan melanggar Undang Undang Pemilu No 10 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 19 tahun 2008. Untuk sanksinya, lanjut dia, bukan wewenang Panwaslu melainkan wewenang dari KPU Kota Depok. Sesuai peraturan KPU, bahwa sanksi pelanggaran administratif berupa teguran, panggilan, dan pencoretan parpol dan caleg sebegai peserta pemilu.