Warga Nahdliyin Turut Terdampak Putusan PKPU Sementara GRP

jpnn.com, BEKASI - Putusan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) berdampak luas.
Menurut Sekretaris Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi Sholahuddin al-Hadi, putusan tersebut juga berimbas terhadap warga NU.
“Mayoritas karyawan GRP adalah kaum Nahdliyin di Kabupaten Bekasi. Lebih dari 85 persen. Mereka semua terancam,” kata Sholahuddin lewat diskusi daring.
Menurut Sholahuddin, jika GRP dipailitkan maka warga Nahdliyin akan kehilangan pekerjaan. Apalagi, jumlah karyawan GRP sangat banyak, hampir enam ribu orang.
Kondisi ini tentu membuat warga semakin menderita, terlebih pada saat pandemi yang serba sulit seperti sekarang.
Belum lagi berbagai efek domino, karena tak mudah untuk mendapatkan pekerjaan pengganti.
“Jadi otomatis, dampak terburuknya adalah soal ekonomi. Warga Nahdilyin akan sangat menderita. Berat sekali ini,” urainya.
Untuk itulah Sholahuddin berharap, agar persoalan ini segera tuntas.
Jika GRP dipailitkan maka warga Nahdliyin akan kehilangan pekerjaan. Apalagi, jumlah karyawan GRP sangat banyak, hampir enam ribu orang.
- Aero Systems Indonesia Diminta Tetap Beroperasi Meski Ditetapkan PKPU Sementara
- PT Aero Systems Indonesia Ditetapkan Berstatus PKPU
- Ahli Hukum Mempekuat Dalil BUKA dalam Sidang PKPU Melawan Harmas
- PKPU Menjadi Harapan Terakhir Untuk Kembalikan Dana Nasabah PT Fikasa Group
- PT Bali Ragawisata Digugat Pailit ke PN Jakpus, Salah Satunya Diajukan Pemegang Saham
- Warga YVE Habitat Berpotensi Kehilangan Rumah Akibat PKPU di PN Jakpus