Warga Nahdliyin Turut Terdampak Putusan PKPU Sementara GRP
jpnn.com, BEKASI - Putusan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) berdampak luas.
Menurut Sekretaris Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi Sholahuddin al-Hadi, putusan tersebut juga berimbas terhadap warga NU.
“Mayoritas karyawan GRP adalah kaum Nahdliyin di Kabupaten Bekasi. Lebih dari 85 persen. Mereka semua terancam,” kata Sholahuddin lewat diskusi daring.
Menurut Sholahuddin, jika GRP dipailitkan maka warga Nahdliyin akan kehilangan pekerjaan. Apalagi, jumlah karyawan GRP sangat banyak, hampir enam ribu orang.
Kondisi ini tentu membuat warga semakin menderita, terlebih pada saat pandemi yang serba sulit seperti sekarang.
Belum lagi berbagai efek domino, karena tak mudah untuk mendapatkan pekerjaan pengganti.
“Jadi otomatis, dampak terburuknya adalah soal ekonomi. Warga Nahdilyin akan sangat menderita. Berat sekali ini,” urainya.
Untuk itulah Sholahuddin berharap, agar persoalan ini segera tuntas.
Jika GRP dipailitkan maka warga Nahdliyin akan kehilangan pekerjaan. Apalagi, jumlah karyawan GRP sangat banyak, hampir enam ribu orang.
- Kalah di Persidangan, Rea Wiradinata Terancam Bangkrut Jika Tak Bayar Utang
- Pengadilan Memutuskan PT Adhi Persada Properti Lolos PKPU
- Koalisi Masyarakat Sipil Minta Ketua KPU Dicopot atas Pengabaian PKPU
- Cak Imin: Warga NU, Silakan Renungkan, Siapa yang Terbaik dari 3 Calon?
- PKPU Budi Said ke Antam Dinilai Kurang Tepat, Ini Alasannya
- Bahaya Jika PKPU Kepada Antam Dikabulkan